Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pelabuhan Ikan Benoa Diwacanakan Pindah ke Jembrana

Bali berencana menggeser dermaga kapal ikan di Pelabuhan Benoa ke wilayah Jembrana untuk merealisasikan zonasi perekonomian.
Wisatawan bermain banana boat di Pantai Tanjung Benoa, Badung, Bali, Rabu (2/1/2019)./Antara-Nyoman Hendra Wibowo
Wisatawan bermain banana boat di Pantai Tanjung Benoa, Badung, Bali, Rabu (2/1/2019)./Antara-Nyoman Hendra Wibowo

Bisnis.com, DENPASAR — Bali berencana menggeser dermaga kapal ikan di Pelabuhan Benoa ke wilayah Jembrana untuk merealisasikan zonasi perekonomian.

Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati mengatakan saat ini sedang disusun peraturan daerah mengenai zonasi perekonomian Pulau Dewata. Zonasi tersebut didasarkan pada ciri khas daerah yang kebetulan menyesuaikan dengan keyakinan masyarakat Balk mengenai makna arah mata angin.

Seperti halnya Bali timur menjadi kawasan spiritual dan Bali Utara yang menjadi kawasan konservasi. Dengan dibentuknya zonasi tersebut, maka aktivitas perikanan akan dipusatkan pada Kabupaten Jembrana.

Walaupun aktivitas perikanan dan nelayan telah terjadi di Jembrana, hingga saat ini Pelabuhan Benoa di Denpasar juga tetap memiliki dermaga kapal ikan. Jika nantinya zonasi tersebut diterapkan, maka dermaga kapal ikan tersebut rencananya akan dipindah ke Jembrana.

Menurutnya, hal ini penting dilakukan agar Pelabuhan Benoa khusus menjadi dermaga cruise dunia. Pelabuhan Benoa juga dinilai sudah cukup sesak dari kapal ikan yang terparkir sehingga acap kali terjadi kebakaran. Jika dermaga kapal ikan tetap beroperasi di Pelabuhan Benoa, akan tumpang tindih dengan realisasi dermaga cruise dunia yang juga sedang digadang-gadang di sana.

"Pelabuhan Benoa kan sangat krodit seperti sering terjadi kebakaran sebagian besat dipicu kapal ikan," katanya, Rabu (20/2/2019).

Dia menambahkan Bali saat ini juga sedang mengupayakan RUU tentang Bali agar ada aturan yang menyamakan persepsi pembangunan Bali berada di bawah naungan pemerintah provinsi. Sejak masing-masing kabupaten dan kota memiliki otonomi sendiri, pembangunan di Bali terkesan tidak sesuai dengan potensi wilayah dan hanya terkesan mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selain RUU, perda zonasi juga akan terus dikejar realisasinya.

"Kita bicarakanlah nanti, jika ingin memgembangkan wilayah dengan skala besar kenapa tidak," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper