Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

35.416 Petani di Bali Nusra Sudah Dilindungi Asuransi

Jumlah petani di Bali dan Nusa Tenggara yang meminati jasa asuransi selama 2018 adalah sebanyak 35.416 orang, atau 2,45% dari total jumlah peserta nasional.
Petani mengupas kulit jagung menjelang panen di Desa Polagan, Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Kamis (3/1/2019)./ANTARA-Saiful Bahri
Petani mengupas kulit jagung menjelang panen di Desa Polagan, Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Kamis (3/1/2019)./ANTARA-Saiful Bahri

Bisnis.com, NUSA DUA -- Jumlah petani di Bali dan Nusa Tenggara yang meminati jasa asuransi selama 2018 adalah sebanyak 35.416 orang, atau 2,45% dari total jumlah peserta nasional.
 
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional VIII Bali Nusa Tenggara Elyanus Pangsoda memerinci luas lahan yang masuk dalam Asuransi Usaha Tani (AUTP) tersebut adalah 15.470 hektare (ha) atau 1,72% dari total nasional. Sementara itu, nilai premi yang dibayarkan adalah sebesar Rp2,78 miliar dengan klaim Rp1,64 miliar.
 
Masyarakat Bali dan Nusa Tenggara juga mengikuti Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) dan Asuransi Nelayan.

Jumlah peternak yang mengikuti AUTS sebanyak 3.452 orang atau 4,64% dari total nasional. Total premi AUTS di Bali adalah sebesar Rp1,09 miliar dengan klaim Rp1,48 miliar.
 
“Untuk Asuransi Nelayan, ada sebanyak 10.008 nelayan yang ikut serta dengan premi Rp1,75 miliar,” sebutnya, Selasa (29/1/2019).
 
Menurut Elyanus, OJK akan terus memperluas penyediaan akses keuangan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan masyarakat kecil di daerah terpencil yang belum terlayani lembaga keuangan formal. Langkah-langkah yang dilakukan OJK adalah meningkatkan kerja sama dengan lembaga dan instansi terkait dalam rangka memfasilitasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga pendirian Bank Wakaf Mikro menjadi sekitar 100 lembaga pada akhir 2019.
 
OJK juga akan melakukan percepatan pembentukan 100 BUMDes Center di berbagai daerah lewat kerja sama dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta juga penyaluran KPR Milenial, Bansos Non-Tunai, MEKAAR, dan juga kredit Ultra Mikro (UMi).
 
Lembaga jasa keuangan juga akan didorong untuk meningkatkan akses keuangan ke daerah-daerah terpencil melalui pemanfaatan teknologi, seperti perluasan Laku Pandai (branchless banking) dalam menjadi agen penyaluran kredit mikro di daerah.
 
“OJK juga akan terus mengembangkan dan mengoptimalkan peran perusahaan efek di daerah serta merevitalisasi peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan Satgas Waspada Investasi agar dapat mendukung pencapaian target indeks inklusi keuangan sebesar 75% di tahun ini,” paparnya. 
 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper