Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

35.416 Petani di Bali Nusra Sudah Dilindungi Asuransi

Jumlah petani di Bali dan Nusa Tenggara yang meminati jasa asuransi selama 2018 adalah sebanyak 35.416 orang, atau 2,45% dari total jumlah peserta nasional.
Ni Putu Eka Wiratmini
Ni Putu Eka Wiratmini - Bisnis.com 30 Januari 2019  |  08:40 WIB
Petani mengupas kulit jagung menjelang panen di Desa Polagan, Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Kamis (3/1/2019). - ANTARA/Saiful Bahri
Petani mengupas kulit jagung menjelang panen di Desa Polagan, Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Kamis (3/1/2019). - ANTARA/Saiful Bahri

Bisnis.com, NUSA DUA -- Jumlah petani di Bali dan Nusa Tenggara yang meminati jasa asuransi selama 2018 adalah sebanyak 35.416 orang, atau 2,45% dari total jumlah peserta nasional.
 
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional VIII Bali Nusa Tenggara Elyanus Pangsoda memerinci luas lahan yang masuk dalam Asuransi Usaha Tani (AUTP) tersebut adalah 15.470 hektare (ha) atau 1,72% dari total nasional. Sementara itu, nilai premi yang dibayarkan adalah sebesar Rp2,78 miliar dengan klaim Rp1,64 miliar.
 
Masyarakat Bali dan Nusa Tenggara juga mengikuti Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) dan Asuransi Nelayan.

Jumlah peternak yang mengikuti AUTS sebanyak 3.452 orang atau 4,64% dari total nasional. Total premi AUTS di Bali adalah sebesar Rp1,09 miliar dengan klaim Rp1,48 miliar.
 
“Untuk Asuransi Nelayan, ada sebanyak 10.008 nelayan yang ikut serta dengan premi Rp1,75 miliar,” sebutnya, Selasa (29/1/2019).
 
Menurut Elyanus, OJK akan terus memperluas penyediaan akses keuangan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan masyarakat kecil di daerah terpencil yang belum terlayani lembaga keuangan formal. Langkah-langkah yang dilakukan OJK adalah meningkatkan kerja sama dengan lembaga dan instansi terkait dalam rangka memfasilitasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga pendirian Bank Wakaf Mikro menjadi sekitar 100 lembaga pada akhir 2019.
 
OJK juga akan melakukan percepatan pembentukan 100 BUMDes Center di berbagai daerah lewat kerja sama dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta juga penyaluran KPR Milenial, Bansos Non-Tunai, MEKAAR, dan juga kredit Ultra Mikro (UMi).
 
Lembaga jasa keuangan juga akan didorong untuk meningkatkan akses keuangan ke daerah-daerah terpencil melalui pemanfaatan teknologi, seperti perluasan Laku Pandai (branchless banking) dalam menjadi agen penyaluran kredit mikro di daerah.
 
“OJK juga akan terus mengembangkan dan mengoptimalkan peran perusahaan efek di daerah serta merevitalisasi peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan Satgas Waspada Investasi agar dapat mendukung pencapaian target indeks inklusi keuangan sebesar 75% di tahun ini,” paparnya. 
 


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

asuransi bali
Editor : Annisa Margrit

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top