Dana Desa di Bali Naik 18,8% Jadi Rp630 Miliar 

Bantuan Dana Desa dari pemerintah pusat untuk Bali meningkat 18,8% menjadi Rp630 miliar pada 2019 dibanding tahun lalu.
Ni Putu Eka Wiratmini | 03 Januari 2019 16:28 WIB
Panorama Jatiluwih, Tabanan, Bali. - jatiluwih.id

Bisnis.com, DENPASAR – Bantuan Dana Desa dari pemerintah pusat untuk Bali meningkat 18,8% menjadi Rp630 miliar pada 2019 dibanding tahun lalu.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Bali Ketut Lihadnyana mengatakan, berdasarkan laporan pemanfaatan dana desa pada 2018, anggaran lebih banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur ini selanjutnya menjadi sarana pengembangan ekonomi desa, salah satunya desa wisata.

Bali saat ini telah memiliki 110 desa wisata pada perhitungan terakhir selama 2018. Jumlah desa wisata ini meningkat hingga 124% dibanding pendataan pada empat tahun lalu.

Kata dia, dana desa memiliki andil cukup besar dalam peningkatan jumlah desa wisata. Saat ini, desa wisata di Bali sebagian besar berada di Tabanan, Bangli, Badung, Karangasem, dan Jembrana. Nantinya, dana desa sebesar Rp630 miliar tersebut akan diterima 636 desa yang ada di seluruh Bali.

“Tidak semua desa bisa dikembangkan sebagai desa wisata, kita perlu melihat potensinya yang mempunyai nilai lebih di samping alamnya,” katanya kepada Bisnis, Kamis (3/1/2019).

Badan Pusat Statistik (BPS) Bali juga mencatat jumlah desa dengan objek wisata naik 32% pada 2018. Perhitungan terakhir pada 2018, ada 162 desa dengan objek wisata yang sebelumnya pada 2014 hanya ada 122.

Kepala BPS Bali Adi Nugroho mengatakan pengembangan wisata di desa telah menjadi sumber perekonomian baru dengan tetap memegang teguh warisan budaya.

Pada umumnya, desa wisata di Bali memiliki tradisi dan budaya yang khas serta didukung oleh alam lingkungan yang masih terjaga.

“Rata-rata nilai Indeks Pembangunan Desa di Bali untuk dimensi transportasi adalah 82,48, dimensi pengelenggaraan pemerintahan desa 77,44, dimensi pelayanan dasar sebesar 70,16, dan dimensi kondisi infrastruktur 64,32, dan dimensi pelayanan publik 60,80,” ujar Adi.

 

Tag : bali, dana desa
Editor : Saeno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya


Top