APBD Bali 2019 Defisit Rp510 Miliar, Ini Alokasi yang Bikin Tekor

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bali pada 2019 diprediksi akan mengalami defisit sebesar Rp510 miliar atau sebanyak 8,08% dari target pendapatan daerah pada 2019.
Ni Putu Eka Wiratmini | 21 November 2018 15:47 WIB
Bus Sekolah Kota Denpasar - Bisnis/Feri Kristianto

Bisnis.com, DENPASAR – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bali pada 2019 diprediksi akan mengalami defisit sebesar Rp510 miliar atau sebanyak 8,08% dari target pendapatan daerah pada 2019.

Defisit ini rencananya akan ditutupi dengan Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SILPA) 2018. 

Adapun Pendapatan Daerah Bali pada 2019 direncanakan sebesar Rp6,3 triliun atau naik 5,37% dari periode tahun lalu. Sementara, Belanja Daerah pada 2019 direncanakan akan sebesar Rp6,8 triliun atau naik 2,55% dari kondisi tahun lalu. 

Gubernur Bali I Wayan Koster mengatakan ada dua alokasi belanja daerah yang cukup besar pada 2019 nanti. Pertama, alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan yaitu sebanyak 28,87% dari total belanja daerah atau sebesar Rp1,9 triliun. Kedua, alokasi anggaran untuk fungsi kesehatan yang sebanyak 11,5% dari total belanja daerah atau sebesar Rp688 juta. 

Menurut dia, besarnya anggaran pendidikan tersebut untuk meningkatkan angka partisipasi 12 tahun wajib belajar yang sebelumnya 73% ditarget naik menjadi 80% pada 2019. 

"Saya kira ini terobosan yang bagus," katanya, Rabu (22/11/2018).

Pada 2019, lanjut Koster, Bali juga menargetkan UHC (universal health coverage) sebesar 95%. Bali sendiri akan menyiapkan anggaran sebesar Rp350 miliar untuk meningkatkan jumlah masyarakat yang terlindungi asuransi dari BPJS Kesehatan. 

Saat ini, telah ada dua daerah di Bali yang berhasil menerapkan UHC yakni Badung dan Klungkung. 

Dana pemerintah provinsi tersebut akan digunakan untuk membantu pemerintah kabupaten dalam menalangi pembiayaan asuransi masyarakat. Dana tersebut akan disalurkan ke semua kabupaten kecuali Badung dan Denpasar yang dinilai bisa membiayai masyarakat dengan pendanaan sendiri. 

Sementara, di Gianyar, pemerintah provinsi akan membantu pendanaan sebesar 40% dan sisanya dibiayai pemerintah kabupaten. Enam kabupaten lainnya akan dibantu pendanaan secara sharing sebesar 51% dari pemerintah provinsi dan 49% dari pemerintah kabupaten.

 "Kami juga akan menugaskan tim untuk mengkaji keluhan berkaitan pelayanan BPJS Kesehatan sehingga akan ada peningkatan layanan. Sistem ini akan menjadi JKN-KBS atau Jaminann Kesehatan Nasional Krama Bali Sejahtera," katanya.

Tag : bali
Editor : Sutarno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top