PERTUKARAN INFORMASI PAJAK : Persiapan AEoI Terus Dimatangkan

JAKARTA — Persiapan menjelang implementasi pertukaran informasi perpajakan secara otomatis atau automatic exchange of information (AEoI) terus dilakukan.
Edi Suwiknyo | 11 Juni 2018 02:00 WIB

JAKARTA — Persiapan menjelang implementasi pertukaran informasi perpajakan secara otomatis atau automatic exchange of information (AEoI) terus dilakukan.

Pada Sabtu (9/6), tim dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak berangkat ke Lichtenstein untuk menghadiri Peer Review Group ke-19 yang akan dilakukan pada 11-14 Juni 2018.

Direktur Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak John Hutagaol mengatakan, kegiatan yang digelar di Lichtenstein ini merupakan momentum untuk menguji berbagai persiapan yang telah dilakukan Indonesia.

Dalam hal itu, Indonesia bersama dengan negara lainnya misalnya Amerika Serikat akan dinilai untuk menentukan peringkat kepatuhan para negara tersebut terhadap standar internasional sebagai syarat implementasi pertukaran informasi di bidang perpajakan.

"Singkatnya [assessment ini] untuk menentukan rating masing-masing negara," kata John kepada Bisnis, Sabtu (9/6).

Adapun assessment yang akan dilakukan mencakup keberadaan regulasi yang menjadi dasar implementasi AEoI. Dalam hal ini, John mengatakan ada beberapa regulasi yang aman dinilai, dua di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan dan Peraturan Presiden tentang keterbukaan beneficial ownership.

"Iya [dua regulasi ini], penilaian dilakukan untuk menentukan peringkat kepatuhannya," ungkapnya.

Jika assessment ini berhasil, peringkat Indonesia bisa terkatrol dari aspek kepatuhannya. Apalagi dalam assessment sebelumnya, Indonesia masih tercatat sebagai yurisdiksi yang berstatus partially compliant atau patuh sebagian dalam Global Forum on Transparency and Exchange of Information.

Implementasi AEoI sendiri akan dilakukan pada September 2018. Dengan demikian, Indonesia nantinya bisa mendapatkan data atau profil keuangan wajib pajak dari luar negeri. AEoI juga diharapkan bisa memperbaiki basis data Ditjen Pajak.

Pemeriksaan

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan bahwa belum lama ini otoritas pajak telah membentuk komite perencanaan pemeriksaan dan komite pengendalian mutu pemeriksaan, pembentukan dua komite tersebut merupakan awal yang baik untuk menuju sistem pemeriksaan yang akuntabel dan kredibel.

"Tindak lanjut data amnesti pajak harus dilakukan secara hati-hati. Tindak terhadap mereka yang tidak ikut tax amnesty dan berisiko tinggi merupakan keniscayaan," kata Prastowo.

Menurutnya, pemeriksaan terhadap WP yang tak mengikuti pengampunan pajak akan menghadirkan keadilan bagi WP. Namun demikian, supaya optimal, perlu terobosan untuk mengoptimalkan pemeriksaan pajak dengan menyasar high risk tax payer melalui sistem compliance risk management (CRM). Apalagi data dari implementasi AEoI juga akan diterima setidaknya September 2018.

"Perpaduan dan informasi yang akurat menjadikan pemeriksaan yang efektif dan akurat," jelasnya.

Sebelumnya, Audit Coverage Ratio atau rasio cakupan pemeriksaan Ditjen Pajak masih bisa diperluas untuk menopang kinerja pemungutan pajak. Saat ini rasio antara wajib pajak yang diperiksa dengan jumlah total keseluruhan WP masih pada kisaran 0,45% untuk WP orang pribadi (OP) dan WP Badan sebesar 2,88%.

Padahal sesuai dengan standar International Monetary Fund (IMF) idealnya rasio cakupan pemeriksaan suatu negara bisa berada pada kisaran 3% sampai dengan 5%. Dengan jumlah yang masih terlalu rendah, pemerintah masih bisa memiliki ruang untuk menaikkan rasio pemeriksaan ke posisi angka ideal. (Edi Suwiknyo)

Tag : pajak
Editor : Achmad Aris

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top