Penegakan hukum tetap temui titik buntu

JAKARTA: Penegakan hukum pada 2011 diperkirakan tetap menemui titik buntu bila Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi tetap tidak tegas dalam menindak pemberantasan mafia hukum."Kita tidak perlu berharap lebih pada penegakan hukum, bila Presiden
News Editor | 15 Desember 2010 13:05 WIB

JAKARTA: Penegakan hukum pada 2011 diperkirakan tetap menemui titik buntu bila Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi tetap tidak tegas dalam menindak pemberantasan mafia hukum."Kita tidak perlu berharap lebih pada penegakan hukum, bila Presiden masih ragu dan tidak tegas," ujar Doktor Hukum Tata Negara dari Universitas Indonesia Margarito dalam Dialog Kenegaraan "Evaluasi Penegakan Hukum 2010" di DPD hari ini.Dia juga memprediksi adanya kegaduhan yang luar biasa karena adanya saling bongkar kasus-kasus hukum yang melibatkan partai tertentu yang berujung pada politik 2014. "Namun sayangnya, ini hanya sekadar kegaduhan tanpa ada penyelesaian untuk menangkap aktor utama," katanya.Senada dengan Margarito, Wakil Ketua DPD Laode Ida menilai pada 2011, fondasi penegakan hukum di Indonesia masih akan rapuh bila tidak diperkuat oleh aparat penegak hukum yang memiliki integrasi dan serius menangani kasus hukum.Dia mencontohkan betapa banyak kasus penyuapan di tubuh kejaksaan sehingga dia menilai kinerja kejaksaan seperti bisnis. Demikian pula dengan aparat kepolisian yang akan tetap lamban menyelesaikan kasus. "Yang lebih disayangkan kasus Mahfud MD, MK yang diharapkan pun seolah terjebak dengan sistem.""Kompleksitas penegakan hukum dengan pilar dan elemen yang harusnya kuat, pada 2011 sampai 2014 sepertinya tidak akan berubah." (tw)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Nadya Kurnia

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top