Menteri Susi Berharap BUMN dan BUMD Tampung Ikan Nelayan

Oleh: Newswire 10 Oktober 2018 | 16:35 WIB
Menteri Susi Berharap BUMN dan BUMD Tampung Ikan Nelayan
Nelayan menata ikan hasil tangkapan./ANTARA-Syifa Yulinnas

Bisnis.com, NEGARA – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan prihatin dengan harga ikan nelayan Kabupaten Jembrana, Bali, yang merosot saat hasil tangkap mereka melimpah.

"Harusnya harga ikan nelayan saat tangkapan melimpah seperti sekarang bisa diatas Rp10 ribu perkilogram, tapi sekarang hanya Rp9.000," katanya saat mengunjungi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) di Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Rabu (10/10/2018).

Untuk mengatasi merosotnya harga ikan, ia mengajak semua pihak mulai dari BUMN hingga pemerintah daerah lewat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menampung ikan nelayan saat panen hasil tangkap.

Selain BUMN dan BUMD, ia melihat sistem penjualan di tempat pelelangan ikan PPN Pengambengan belum berjalan sebagaimana mestinya, sehingga juga harus dievaluasi dan diperbaiki.

"Proses penjualan di tempat pelelangan tidak berjalan sebagaimana pelelangan, karena sistemnya masih tertutup. Kalau sistemnya tertutup rawan kecurangan, manipulasi, kompromi-kompromi yang bisa merugikan nelayan," katanya.

Menurutnya, dengan harga ikan Rp9.000 perkilogram masih terlalu rendah, karena sebelum panen besar seperti saat ini harga masih menyentuh Rp15.000 perkilogram.

Dengan sistem pelelangan terbuka, serta adanya pembeli dari banyak latar belakang baik swasta maupun badan usaha milik pemerintah, menurutnya, bisa membuat harga ikan nelayan stabil.

"Jika sistem pelelangan lebih baik serta ada badan pemerintah yang membeli ikan nelayan, tengkulak atau pembeli ikan tidak bisa mempermainkan harga ikan nelayan. Tugas badan usaha milik pemerintah itu seperti Bulog, yang menampung hasil panen dengan menetapkan harga beli terendah yang layak bagi nelayan," katanya.

Sistem pembayaran yang diterapkan antara nelayan Kabupaten Jembrana dengan pembeli juga menjadi sorotan Susi, karena pembayaran tidak langsung dilakukan begitu ikan selesai ditimbang.

Saat berkeliling di PPN Pengambengan dan berbicara dengan nelayan, ia mendapatkan informasi jika pembayaran dilakukan setiap terang bulan, bahkan ada yang berbulan-bulan belum dibayar.

"Sudah harganya murah, pembayaran tidak langsung tunai dilakukan. Kalau yang membeli ikan bangkrut bisa-bisa tidak terbayar. Harus dipikirkan agar ikan nelayan langsung dibayar," katanya.

Keluhan nelayan terkait ketersediaan solar saat laut memberikan hasil tangkap yang melimpah juga ia tampung, dan berjanji akan mengkoordinasikan ke institusi terkait agar pasokan solar untuk nelayan diprioritaskan.

Terkait fasilitas kolam labuh bagi perahu nelayan juga ia perhatikan, dengan merencanakan memperpanjang "break water" tahun depan untuk mencegah pendangkalan kolam labuh yang sering dikeluhkan nelayan.

"Saat ini, pengerukan terhadap kolam labuh agar tidak terjadi pendangkalan sudah dilakukan, tapi tanpa penambahan break water pendangkalan akan cepat terjadi. Tahun depan kami akan perpanjang break water untuk mencegah pendangkalan," katanya.

Fasilitas "docking" untuk perbaikan perahu menurutnya, juga perlu ada di PPN Pengambengan, karena docking yang ada saat ini tidak mampu menampung semua perahu yang hendak diperbaiki.

Selama berkeliling di PPN Pengambengan, Susi berinteraksi langsung dengan nelayan, termasuk dengan naik ke perahu yang sedang membongkar ikan dan berdialog dengan awak perahu.

Sumber : Antara

Editor: Miftahul Ulum

Berita Terkini Lainnya