Bisnis.com, DENPASAR – Puluhan masyarakat kembali melakukan aksi demontrasi menentang penyelenggaran Annual Meeting IMF-WB 2018 di depan Monumen Bajra Sandhi, Renon, Denpasar, Senin (8/10/2018).
Masyarakat yang mengatasnamakan diri Konferensi Rakyat Global atau People Global Conference (PGC) mengecam kepatuhan Indonesia pada IMF-WB lewat pengeluaran jutaan dolar untuk persiapan pertemuan tersebut.
Baca Juga
Padahal, di satu sisi, Indonesia sedang dihadapkan dengan sejumlah bencana seperti gempa Lombok dan Tsunami Palu.
Koordinator Aksi Mohammad Ali mengatakan Pemerintah Jokowi telah mengalokasikan setidaknya US$ 53 juta untuk menjadi tuan rumah Annual Meeting IMF-WB di Bali. Apalagi sekitar US$ 14 juta anggaran pemerintah dikucurkan untuk membangun jalan underpass baru dan US$ 163,5 juta untuk perluasan apron Bandara Ngurah Rai.
PGC menilai, hal ini sangat berlebihan di tengah kondisi gempa bumi yang melanda Lombok dan Sulawesi yang hanya berselang sebulan.
Dia juga menyayangkan, pemerintah yang mau mengeluarkan dana besar untuk pelaksaan IMF-WB 2018 di Bali. Padahal, di satu sisi, pemerintah berani mengeluarkan surat resmi melalui kementerian social yang membatasi jatah bantuan bantuan dan hunian untuk korban bencana Lombok.
“Anggaran besar tapi satu sisi pemerintah sudah mencabut jatah hidup dan bantuan perumahan untuk penghunian, ada surat resminya dari Kementerian Sosial yang ditujukan ke Gubernur,” katanya, Senin (8/10/2018).
Sekretaris Jenderal Koalisi Petani Asia (Asian Peasant Coalition) Rahmat mengatakan IMF dan World Bank telah merugikan Indonesia seperti terjadinya kebakaran hutan perkebunan kelapa sawit hingga pembangkit listrik berbahan batu bara,.
Kata dia, sejak 2015, lebih dari 100.000 kematian dini terjadi di Asia Tenggara akibat pencemaran udara karena kebakaran perkebunan kelapa sawit. IMF dan World Bank bahkan menghapus semua hambatan dalam investasi minyak sawit.
IMF dan World Bank juga memberikan kucuran dana cukup besar pada pembangkit listrik batu bara dengan peningkatan hampir 90% setiap tahun.
“Kami mendesak pemerintah Jokowi dan IMF-WB untuk bertanggung jawab atas korban masyarakat di Lombok dan Sulawesi, semua pembahasan IMF-WB tentang pembangunan justru membahayakan dan membatasi hak mereka [rakyat],” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
