Menko Kemaritiman Resmikan Underpass Simpang Tugu Ngurah Rai

Oleh: Ni Putu Eka Wiratmini 22 September 2018 | 11:33 WIB
Menko Kemaritiman Resmikan Underpass Simpang Tugu Ngurah Rai
Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan (kedua kanan) meresmikan Underpass Simpang Tugu Ngurah Rai, Denpasar, Bali, Sabtu (22/9)./JIBI-Ni Putu Eka Wiratmini

Bisnis.com, DENPASAR -- Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan meresmikan Underpass Simpang Tugu Ngurah Rai, Denpasar, Bali, Sabtu (22/9/2018). 
 
Luhut mengapresiasi kerja cepat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam mengerjakan sejumlah proyek strategis nasional. Salah satunya, Underpass Simpang Tugu Ngurah Rai yang dikerjakan lebih cepat 1,5 bulan.

Proyek ini seharusnya rampung pada 20 Oktober 2018, tapi mampu dipercepat menjadi 31 Agustus 2018.
 
"Hampir semua proyek nasional bekerja dengan baik dan dampak pembangunan ini bisa memperlancar trafik," katanya, Sabtu (22/9).
 
Luhut optimistis underpass ini akan mampu mengurai kemacetan di jalur menuju Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai maupun Tol Bali Mandara.

Terlebih, saat gelaran IMF-World Bank Annual Meeting 2018, Bali dipastikan akan kedatangan lebih dari 19.000 orang. Hal ini berdampak pada banyaknya permintaan kendaraan di provinsi itu.
 
"Kami jadi pusing karena permintaan kendaraan meningkat. Di sini hanya mampu 3.400 kendaraan, sedangkan permintaan mobil kecil sebanyak 4.000 unit. Kami lagi mengatur jangan sampai macet total," lanjutnya.
 
Gubernur Bali I Wayan Koster menerangkan Pulau Dewata sangat membutuhkan dukungan pemerintah pusat dalam membangun sejumlah infrastruktur lantaran tingginya kunjungan wisata. Apalagi, Bali semakin masif digunakan sebagai lokasi pertemuan nasional maupun internasional. 
 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bali adalah Rp3,4 triliun, sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencapai Rp5,9 triliun. Sebagian besar anggaran tersebut digunakan untuk sektor pendidikan hingga kesejahteraan masyarakat.
 
"Kami sedang mendesain infrastruktur darat, laut, dan udara agar terintegrasi sebagai standar pelayanan yang memadai. Kami harapkan adanya dukungan pemerintah pusat," ucapnya. 

Editor: Annisa Margrit

Berita Terkini Lainnya