Bisnis.com, DENPASAR -- Variabel kebebasan berpendapat di Bali mengalami penurunan dari berskala baik menjadi sedang lantaran adanya ancaman atau penggunaan kekerasan dalam kegiatan tersebut.
Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Bali Dedi Cahyono mengatakan kebebasan berpendapat masuk dalam variabel kebebasan sipil untuk menghitung Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).
Sebelumnya pada 2016, nilai kebebasan berpendapat di Bali sebesar 89,59 atau masuk katagori baik. Sementara, pada 2017 nilainya menuru 16,70 poin menjadi 72,89 atau masuk katagori sedang.
Selain kebebasan berpendapat yang turun, kebebasan dari diskriminasi juga menurun 8,25 poin pada 2017 menjadi 91,75 poin. Artinya, aspek kebebasan dari diskriminasi di Bali tetap bernilai baik walaupun ada penurunan.
Pada aspek hak-hak politik, variabel paritisipasi politik juga mengalami penurunan 5,60 poin dari tahun sebelumnya menjadi 54,68 pada 2017. Sementara, pada aspek lembaga demokrasi, variabel peran partai politik juga menurun 12,86 poin menjadi 35,71 pada 2017 dibandingkan tahun sebelumnya.
Kedua variabel tersebut yakni partisipasi politik dan peran partai politik di Bali sama-sama berkatagori buruk karena dibawah skala 60.
Baca Juga
Ada satu variabel lagi yang menunjukkan skala buruk yakni peran DPRD dalam lembaga demokrasi. Walaupun sebenarnya indeks ini telah menunjukkan adanya kemajuan yakni dengan naik sebesar 14,19 poin dibanding tahun sebelumnya menjadi 58,58 pada 2017.
"Variabel peran DPRD naik 14,19 poin walaupun tetap katagori buruk, dan ada beberapa variabel juga mengalami peningkatan seperti peran birokrasi pemerintah daerah naik 23,83 poin dan variabel kebebasan berkeyakiban naik 3,58 poin," katanya, Rabu (15/8/2018).
Dia menambahkan, setidaknya ada 6 kinerja indikator yang berkatagori buruk mengenai demokrasi di Bali selama 2017.
Indikator itu yakni masih adanya ancaman kekerasan dalam kebebasan berpendapat, presentase perempuan terpilih di kursi legislatif yang masih berskala 30,30, pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang turun hampir 30 poin, presentase perda yang merupakan hak inisiatif DPRD, rekomendasi DPRD ke eksekutif, dan kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai pemilu.
Menurutnya, semua penilaian pada 2017 tersebut, bergantung pada aktivitas demokrasi saat itu. Adapun pada 2017, beberapa kabupaten di Bali melaksanakam pemilihan kepala daerah.
"Indikator tersebut memerlukan perhatian khusus dari semua pihak agar nilainya dapat membaik," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel