Bisnis.com, DENPASAR — Bawaslu Bali menyatakan Kabupaten Buleleng sebagai daerah dengan tingkat kerawanan tinggi saat pelaksanaan Pilgub Bali pada 27 Juni 2018.
Status itu disematkan ke daerah di Bali utara tersebut, karena terdapat sebanyak 14 tempat pemungutan suara (TPS) masuk kategori rawan tinggi. Adapun di Jembrana ada 4 TPS dan Badung 1 TPS masuk kategori rawan, sedangkan di daerah lain status kerawanannya berada dalam skala rawan sedang.
Ketua Bawaslu Bali I Ketut Rudia menyatakan pemetaan tingkat kerawanan itu berdasarkan penilaian menggunakan 6 variabel dan 15 indikator.
“Enam variabel, yakni akurasi data pemilih, hilangnya data pemilih, politik utang, netralitas petugas KPPS, pemungutan suara dan kampanye. Dari enam variabel itu dibreakdown menjadi 15 indikator,” paparnya Senin (25/6/2018).
Kelima belas indikator seperti apakah ada pemilih memenuhi syarat tapi tidak masuk DPT, terdapat pemilih tidak memenuhi syarat tapi terdaftar dalam DPT, kemudian terdapat pemilih disabilitas hingga ada pemilih gunakan KTP elektronik atau suket yang dibenarkan oleh undang-undang.
Dijelaskan olehnya bahwa pemetaan dilakukan pada periode 10-22 Juni 2018. Data tersebut bersifat dinamis dan berpotensi dapat berubah setiap saat. Proses pengumpulan dilakukan melalui kuisioner yang diisi oleh panwas kabupaten dan kecamatan sehingga lahir pemetaan.
Dari pengumpulan terhadap 15 indikator, berdasarkan variabel akurasi data pemilih ada 12,1% atau 763 TPS yang rawan dan tertinggi di Buleleng. Berdasarkan variabel hilangnya hak pilih itu ada 7,3% atau 1.117 TPS menempati rawan tinggi dan terbanyak di Karangasem.
Dari variabel politik uang ada 1,3% TPS rawan dan tertinggi di Buleleng, kemudian soal netralitas penyelenggara ada 0,13% rawan dan terbanyak di Buleleng. Kemudian ada variabel pelaksanaan pemungutan suara itu 29,7% atau 1.870 tertinggi di Gianyar, pelaksanaan kampanye ada 0,4% dan tertinggi di Buleleng.
Rudia mengharapkan data tersebut berubah menjelang pilgub dan tidak terjadi sesuai dengan hasil pemetaan. Untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran di TPS-TPS tersebut, Bawaslu mulai 24 Juni melakukan apel siaga dan patroli ke seluruh wilayah daerah pemilih.
“Tidak hanya menyangkut persoalan distribusi logistik juga menyasar apakah masih ada APK terpasang di masa tenang. Jadi melakukan patroli dari 24-26 Juni selanjutnya tanggal berikutnya lakukan monitoring langsung,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
