Bisnis.com, DENPASAR—Tantangan pengendalian laju inflasi di Bali kedepannya akan semakin komplek.
Kepala Kantor Perwakilan BI Bali Causa Iman Karana menegaskan hal itu tidak terlepas dari Bali sebagai tujuan pariwisata dunia serta banyaknya event ataupun acara. Keberlangsungan sejumlah acara itu berpengaruh besar terhadap ketersediaan pangan yang nantinya berpengaruh pada laju inflasi.
“Untuk itu, pelaksanaan Rakorwil dipandang perlu dan memegang peranan penting untuk menjawab tantangan tantangan kedepannya sehingga akan terwujud tata niaga pangan yang lebih efisien serta terbentuk sinergitas dalam upaya mengendalikan laju inflasi,” ujarnya dalam rakorwil pengendalian inflasi KTI di Kuta, Selasa (8/5/2018).
Rakorwil TPID Kawasan Timur Indonesia yang dibuka secara resmi oleh Gubernur Bali ini turut dihadiri oleh Pimpinan Daerah selaku Ketua TPID se KTI serta Kepala Perwakilan Bank Indonesia se-KTI. Rakorwil berlangsung selama dua hari dari tanggal 8-9 Mei 2018 dan diisi dengan paparan serta panel diskusi dan peninjauan lapangan.
Causa Iman Karana menyatakan perekonomian Bali tumbuh sebesar 5,59% melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,32%. Perlambatan kinerja ekonomi Bali tersebut dipengaruhi oleh anomaly cuaca, peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Agung serta kecenderungan konsumen menahan laju belanjanya.
Adapun tingkat inflasi di Bali pada April 2018 tercatat sebesar 3,24% masih dalam kisaran sasaran inflasi nasional3,5%. Penyebab utama inflasi Bali adalah peningkatan permintaan yang didorong oleh peningkatan kunjungan wisatawan, adanya gejolak harga musiman serta pasokan komoditas utama dari luar Pulau Bali.
Gubernur Bali Made Mangku Pastika menekankan pentingnya sinergitas baik antar pemerintah pusat maupun daerah dalam upaya mengendalikan laju inflasi.
Kerja sama itu penting karena tantangan pengendalian inflasi kedepan semakin berat. Kecepatan peningkatan kapasitas produksi kebutuhan khususnya komoditas pangan masih belum mampu mengiringi kecepatan peningkatan kebutuhan.
Kondisi itu ditambah dengan rantai distribusi tata niaga pangan yang belum efisien khususnya di wilayah Kawasan Timur Indonesia sehingga mendorong urgensi akan kebutuhan strategi pengendalian inflasi yang mencakup aspek hulu ke hilir. Wilayah KTI yang memiliki kondisi geografis kepulauan dan demografi yang sangat beragam, aspek distribusi menjadi kunci penting dalam upaya mencari stabilitas harga pangan.
Menurutnya, aspek keterkaitan antar daerah menyebabkan stabilitas harga di suatu daerah rentan terhadap kesinambungan pasokan, kelancaran arus distribusi, inefisiensi rantai distribusi serta terbatasnya akses informasi.
“Untuk itu peningkatan kerjasama antar daerah merupakan suatu langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga serta suatu solusi untuk meminimalkan kesenjangan harga antar daerah khususnya di wilayah KTI. Kebijakan pemerintah pusat juga penting untuk wujudkan tata niaga pangan yang efisien di seluruh Indonesia,” jelasnya.
Pastika menegaskan komitmen yang kuat pemerintah Pusat dan daerah dengan didasari kesamaan isu, kesamaan kebutuhan dan kesamaan visi menjadi isu penting dalam pembahasan rakorwil. Pertemuan Rakorwil diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen yang telah terjalin selama ini dan merumuskan berbagai langkah yang diperlukan untuk merealisasikannya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
_1673406333.jpg?w=348&h=261)
