Pembangunan Marina Benoa Dianggarkan Rp1,2 Triliun

Oleh: News Writer 25 Agustus 2017 | 10:39 WIB
Pembangunan Marina Benoa Dianggarkan Rp1,2 Triliun
Ilustrasi/Bisnis-Feri Kristianto

Bisnis.com, DENPASAR—Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III Gusti Ngurah Ashkara Danadiputra mengatakan dana pembangunan pelabuhan marina dan penataan kawasan Pelabuhan Benoa, Bali disiapkan dana sebesar Rp1,2 triliun.

"Dana pembangunan pelabuhan marina dan penataan kawasan Pelabuhan Benoa sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) disiapkan dana sebesar Rp1,2 triliun. Dana tersebut dianggarkan dari Pelindo," kata Dirut Ngurah Ashkara di sela-sela mendampingi Kunjungan Kerja Menteri Koordinasi Kemaritiman Luhur Binsar Pandjaitan di Pelabuhan Benoa, Bali, Kamis sore.

Ia mengatakan dalam perluasan pembangunan pelabuhan marina, juga dilakukan penataan kawasan Pelabuhan Benoa, mulai dari perbaikan sarana dan prasarana, pembangunan gedung dan fasilitas penunjang lainnya.

"Dana sebesar Rp1,2 triliun juga disiapkan dana tambahan sebesar Rp500 miliar. Sehingga dalam waktu kurun waktu 18 bulan ke depan diharapkan sudah rampung," ujarnya.

Ngurah Ashkara mengatakan mengenai surat izin Rencana Induk Pelabuhan (RIP) dari Menteri Perhubungan sudah ditandatangani, dan turun pada Kamis malam (24/8).

"Saya sudah mendapat informasi dari Kementerian Perhubungan, bahwa surat sudah ditandatangani oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi Kamis malam (24/8)," ucapnya.

Ditanya Pemkot Denpasar terkait izin RIP, Ngurah Ashkara mengatakan setelah dilakukan pertemuan dengan pemerintah pusat, pada prinsipnya setelah turun surat izin RIP, maka Perda RTRW Kota Denpasar akan direvisi dan menyesuaikan dengan RIP tersebut.

"Sudah ada pembicaraan dan kesepakatan dengan Pemkot Denpasar mengenai pembangunan Pelabuhan Pelindo Benoa, termasuk juga keberadaan Perda RTRW Kota Denpasar nantinya akan dilakukan revisi sesuai RIP itu," ujarnya.

Ia mengatakan, dengan pembangunan pelabuhan marina dan perluasan kawasan Pelindo Benoa, pihaknya juga memberi kontribusi berupa tanah seluas empat hektare, termasuk juga kepemilikan saham minimal 10 persen.

Sumber : Antara

Editor: Miftahul Ulum

Berita Terkini Lainnya