Selasa, 29 Juli 2014 RSS Feed ePaper Indonesia Business Daily

Panitera Pengadilan Negeri Mataram Mogok Kerja

Newswire   -   17 April 2014, 13:40 WIB

TERKAIT

Ilustrasi
lustrasi

Bisnis.com, MATARAM—Panitera pengganti di Pengadilan Negeri (PN) Mataram mogok kerja menuntut realisasi kenaikan remunerasi.

"Intinya mereka menuntut kesejahteraan, pembayaran remunerasi 70% belum terealisasi sampai 100%," kata Humas PN Mataram Sutarno, Kamis (17/4/2014).

Dia mengatakan mogok kerja tersebut dilakukan untuk menuntut tiga hal yakni realisasi kenaikan remunerasi, realisasi pemberian tunjangan fungsional panitera pengganti dan juru sita serta pemberian promosi dan jenjang karir panitera pengganti dan juru sita.

Akibat mogok kerja oleh puluhan orang panitera pengganti tersebut, sebanyak 25 agenda persidangan baik perdata maupun pidana yang dijadwalkan Kamis (17/4) terancam tidak bisa dilaksanakan.

Termasuk sidang kasus suap yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan terdakwa Lusita Ani Razak, yang sedianya dijadwalkan pukul 09.00 Wita.

Menurut Sutarno, sampai saat ini pihaknya masih menunggu Ketua PN Mataram yang tengah berkoordinasi dengan Pengadilan Tinggi Mataram. Pihaknya akan menggelar rapat internal untuk mencari solusi yang terbaik.

"Kami belum berani memberikan keputusan, apakah hari ini semua persidangan ditunda atau akan dimulai siang hari," katanya.

Sutarno mengimbau panitera untuk tidak mogok, karena hal ini bisa mengganggu jalannya persidangan, dan diharapkan ada solusi terbaik. "Mogok bagi kami bukan alternatif terbaik, jangan sampai masyarakat pencari pengadilan dikorbankan," kata Sutarno.


Source : Antara

Editor : Donald Banjarnahor

Siapa peraih GRAND PRIZE 1 UNIT MOTOR Tebak Skor & Juara Brasil 2014? Klik DI SINI!
 

THR dari Bisnis Indonesia: Berlangganan ePaper seumur hidup hanya Rp10 juta. Terbatas hingga 31 Juli, klik DI SINI!

Komentar :

DISCLAIMER:

Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi BISNIS.com. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

 

POPULER